Gelombang kegembiraan melanda Provinsi Al Mahra setelah Presiden Dewan Kepemimpinan Presidensial Yaman (PLC), Rashad Al-Alimi, memutuskan pembatalan perjanjian pertahanan bersama dengan Uni Emirat Arab dan memerintahkan pengosongan kehadiran pasukan asing dari wilayah Yaman. Keputusan ini segera disambut antusias oleh warga Al Mahra sebagai langkah pemulihan kedaulatan negara.
Di ibu kota provinsi, Al-Ghaydah, ribuan warga turun ke jalan dalam aksi massa besar-besaran. Aksi tersebut menjadi ekspresi terbuka dukungan masyarakat Al Mahra terhadap keputusan Presiden Al-Alimi sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Bagi warga Al Mahra, keputusan ini bukan sekadar kebijakan politik, melainkan simbol berakhirnya fase panjang kegelisahan. Kehadiran pasukan asing dan bayang-bayang ekspansi kekuatan luar selama ini dianggap mengancam tatanan sosial dan stabilitas lokal.
Masyarakat Al Mahra memandang pengusiran pasukan Uni Emirat Arab sebagai pintu masuk untuk memulihkan kontrol negara atas wilayah perbatasan timur Yaman yang strategis. Provinsi ini selama bertahun-tahun dikenal relatif stabil dan enggan terseret konflik bersenjata.
Keputusan tersebut juga dipahami sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah pusat kembali menegaskan otoritasnya di wilayah-wilayah pinggiran. Bagi warga setempat, ini berarti harapan akan pemerintahan sipil yang lebih kuat dan berkurangnya intervensi kekuatan non-negara.
Dalam euforia itu, muncul pula spekulasi mengenai nasib pasukan Dewan Transisi Selatan atau STC. Banyak warga meyakini bahwa keluarnya pasukan Uni Emirat Arab akan berdampak langsung pada berkurangnya, bahkan keluarnya, unsur-unsur STC dari Al Mahra.
STC selama ini dipandang sebagai kekuatan yang memiliki hubungan erat dengan Abu Dhabi. Karena itu, keputusan Al-Alimi dianggap berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah timur Yaman secara signifikan.
Bagi masyarakat Al Mahra, hal ini bermakna terjaganya identitas provinsi mereka. Al Mahra dikenal memiliki karakter sosial, bahasa, dan tradisi yang berbeda, serta sejarah panjang menjaga jarak dari konflik politik di selatan Yaman.
Warga setempat berharap keputusan ini akan mencegah Al Mahra berubah menjadi medan tarik-menarik kekuatan regional. Mereka menegaskan bahwa provinsi tersebut harus tetap menjadi zona damai dan pintu ekonomi, bukan garis depan konflik.
Dalam aksi massa tersebut, warga juga menyampaikan apresiasi terbuka kepada Arab Saudi. Riyadh dipandang sebagai pihak yang mendukung stabilitas dan tidak memaksakan agenda politik lokal di Al Mahra.
Dukungan terhadap Arab Saudi ini kontras dengan penolakan keras terhadap kehadiran Uni Emirat Arab. Bagi banyak warga, perbedaan pendekatan kedua negara terlihat jelas dalam cara mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat.
Makna keputusan ini juga merambat ke isu yang lebih luas, termasuk masa depan Pulau Socotra. Pulau strategis di Samudra Hindia itu secara historis merupakan bagian dari wilayah administratif Al Mahra.
Bagi warga Al Mahra, Socotra bukan sekadar pulau terpencil, melainkan bagian dari identitas dan sejarah mereka. Dominasi kekuatan luar di Socotra selama beberapa tahun terakhir dipandang sebagai kehilangan simbolik yang menyakitkan.
Keputusan Presiden Al-Alimi membangkitkan harapan bahwa pendekatan serupa dapat diterapkan terhadap Socotra. Banyak warga berharap negara akan kembali memainkan peran utama dalam mengelola pulau tersebut.
Meskipun belum ada langkah konkret terkait Socotra, suasana di Al Mahra menunjukkan optimisme baru. Warga percaya bahwa penguatan kedaulatan negara di daratan utama dapat menjadi preseden bagi wilayah kepulauan.
Secara politik, keputusan ini memperkuat posisi pemerintah pusat di tengah fragmentasi Yaman. Al Mahra menjadi contoh bahwa stabilitas dapat dijaga tanpa dominasi militer asing.
Secara sosial, warga merasakan kembalinya rasa aman dan kepercayaan diri. Mereka melihat negara kembali hadir sebagai pelindung, bukan sekadar penonton dinamika regional.
Namun tantangan tetap ada. Pengosongan pasukan asing harus diikuti dengan penguatan institusi keamanan nasional agar kekosongan kekuasaan tidak dimanfaatkan pihak lain.
Bagi Al Mahra, momen ini dipandang sebagai titik balik. Provinsi yang lama berada di pinggiran konflik kini menjadi simbol perlawanan damai terhadap intervensi luar.
Jika dikelola dengan baik, kegembiraan warga Al Mahra dapat menjadi fondasi baru bagi persatuan nasional. Di mata masyarakat setempat, keputusan Al-Alimi bukan hanya soal pasukan, melainkan tentang martabat dan masa depan Yaman.
0 Komentar